Jakarta (Lokapalanews.com) – Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan perlunya ruang fleksibilitas dalam membangun infrastuktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangkanya sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara di pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 India.
“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20. Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” ujar Ketua Delegasi RI (Delri) sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo), Mira Tayyiba, dalam keterangannya terkait rangkaian Pertemuan DEWG Keempat, di Taj West End, Bengaluru, India, dikutip Jumat (18/8/2023).
Sekjen Mira mengatakan, konteks DPI harus dipisahkan antara ranah domestik dengan ranah yang bersifat lintas batas negara (cross-border). Dalam hal itu Delri mengusulkan agar pembangunan DPI pada saat ini lebih difokuskan pada aspek domestik karena adanya perbedaan regulasi masing-masing negara anggota G20
“Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” jelasnya, dilansir dari InfoPublik.
Isu cross-border dalam kerangka DPI kemungkinan akan menjadi pembahasan jangka panjang yang berlanjut pada presidensi G20 berikutnya karena belum semua negara anggota mengadopsi DPI.
Pada isu prioritas kedua, yakni Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital yang merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, fokus pembahasannya mencakup aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.
Sedangkan pada isu prioritas ketiga, yakni kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, Sekjen Mira menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.
“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal itu, kami menyambut baik proposal tersebut,” tutur Mira Tayyiba.
Menurut Ketua Delri DEWG, secara keseluruhan, pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman.
Sebab, ada beberapa pihak terlihat memiliki misi cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.
“Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara detil mengingat masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens,” pungkas Sekjen Kominfo.
Sekedar informasi, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023. *
