Denpasar (Lokapalanews.com) – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 berpotensi memberikan dampak serius terhadap industri event dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) di Bali. Berdasarkan survei cepat yang dilakukan oleh DPD IVENDO Bali, lebih dari 85% pelaku industri event mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan.
Dalam survei yang melibatkan 44 pelaku industri event, ditemukan bahwa 750 event diperkirakan terdampak hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Jika tren ini berlanjut sepanjang tahun, industri event di Bali diperkirakan akan mengalami potensi kerugian hingga Rp3,15 triliun. Angka ini mencakup hilangnya pendapatan bagi EO, vendor produksi, tenaga kerja lepas, serta sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.
Ketua DPD IVENDO Bali, Grace Jeanie di Denpasar menekankan bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. “Industri event adalah salah satu tulang punggung ekonomi Bali. Jika event-event besar dibatalkan atau dikurangi anggarannya, maka bukan hanya penyelenggara yang terdampak, tetapi juga ribuan pekerja di sektor ini,” ujarnya.
Selain kerugian finansial, kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada tenaga kerja industri event. Sekitar 2.500
pekerja tetap dan tidak tetap berisiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Mayoritas responden survei menyatakan pesimisme terhadap masa depan industri event di Bali, dengan 57% merasa bahwa sektor ini akan semakin sulit berkembang.
Selain itu, industri event memiliki efek domino yang besar terhadap perekonomian Bali. Pemangkasan anggaran ini dapat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan bisnis, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat okupansi hotel, penggunaan layanan transportasi, hingga konsumsi di restoran dan destinasi wisata.
Melihat dampak besar yang ditimbulkan, IVENDO Bali mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa harus menghancurkan industri event dan MICE.
Pertama, revisi implementasi efisiensi. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi sektor terkait. Anggaran event bisa diprioritaskan untuk kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
Kedua, penyediaan insentif bagi industri event. Memberikan keringanan pajak dan biaya perizinan bagi penyelenggara event, terutama yang melibatkan UMKM dan tenaga kerja lokal.
Ketiga, penguatan digitalisasi dan event hybrid. Mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi tanpa harus membatalkan event, seperti event berbasis virtual atau hybrid yang tetap memberikan dampak ekonomi bagi Bali.
Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta. Mengembangkan skema Public-Private Partnership (PPP) agar event tetap dapat berjalan meskipun anggaran pemerintah terbatas.
Kelima, diversifikasi pariwisata. Mengembangkan wellness tourism sebagai sektor pelengkap yang dapat mendukung perekonomian Bali selain event MICE.
IVENDO Bali menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan industri yang telah berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Bali dapat tetap menjadi destinasi unggulan bagi berbagai jenis event dan tetap mempertahankan posisinya sebagai pusat MICE di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang diambil tetap mendukung keberlanjutan industri event dan perekonomian Bali secara keseluruhan. *R
