Bandung (Lokapalanews.com) – Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta seluruh perangkatnya dalam rapat strategis membahas persoalan sosial, kebencanaan, haji, dan perlindungan anak di Jawa Barat.
Ketua Tim Kunker, Singgih Januratmoko, Kamis, (27/3) menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menggali permasalahan daerah yang bisa diperjuangkan di pemerintah pusat. Namun, absennya jajaran Pemprov Jabar dianggap menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq, menilai ketidakhadiran ini sebagai bentuk ketidakpedulian Pemprov Jabar terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Selly Gantina menekankan bahwa dengan 50 juta penduduk, Jabar seharusnya lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Ketidakhadiran ini juga dinilai sebagai kurangnya kemampuan Pemprov Jabar dalam mendelegasikan tugas dan menghadiri agenda penting, yang sangat disayangkan oleh Komisi VIII DPR RI. *R104
