Jakarta (Lokapalanews.com) – Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, termasuk komunikasi dengan USTR, Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya. Tujuannya adalah merumuskan langkah strategis yang tepat dan menguntungkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Alih-alih mengambil langkah balasan, Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi. Pemerintah berkeyakinan bahwa solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai melalui dialog konstruktif, demi menjaga hubungan dagang bilateral jangka panjang, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menyiapkan rencana aksi komprehensif. Beberapa aspek krusial menjadi perhatian, termasuk potensi dampak terhadap impor dan investasi dari Negeri Paman Sam. Pemerintah berupaya merespons dengan cepat tenggat waktu singkat yang diberikan, yakni 9 April.
Sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti apparel dan alas kaki, menjadi perhatian khusus pemerintah. Fluktuasi pasar global dapat dengan mudah mengguncang sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha para pelaku industri.
Perlu dicatat, beberapa produk dikecualikan dari kebijakan tarif resiprokal AS. Daftar tersebut mencakup barang medis dan kemanusiaan, produk baja, aluminium, mobil dan suku cadangnya yang telah dikenakan tarif Section 232, serta produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, logam mulia, dan energi serta mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
Pemerintah juga melibatkan aktif para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha, dalam perumusan strategi kebijakan. Suara industri dalam negeri menjadi bagian penting dalam proses ini. Kajian mendalam terkait implikasi fiskal dari setiap langkah kebijakan terus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas APBN jangka menengah dan panjang.
Menko Airlangga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mengirimkan surat respons sebelum 9 April 2025. Tim teknis terus bekerja keras dalam payung deregulasi untuk menindaklanjuti arahan Sidang Kabinet sebelumnya di bulan Maret. Pemerintah juga akan menggelar forum sosialisasi dan penjaringan masukan dari para pelaku usaha, Senin (7/4).
Selain fokus pada kebijakan AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk menyambut pembukaan pasar Eropa. Pasar yang merupakan terbesar kedua setelah China dan AS ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pasar ekspor yang signifikan bagi Indonesia. *R105
