Jakarta (Lokapalanews.com) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus peraturan teknis (pertek) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Presiden Prabowo menekankan bahwa regulasi di lapangan cukup dengan Keputusan Presiden. Hal tersebut digarisbawahi oleh Kepala Negara saat momen tanya jawab dengan para ekonom dan pengusaha pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
“Kadang-kadang sudah ada keputusan Presiden, masih juga dibuat peraturan teknis yang malah lebih rumit. Saya ingatkan, tak boleh ada pertek tanpa seizin Presiden,” ujar Prabowo.
Ia meminta para menteri untuk tidak ragu mencabut aturan teknis yang hanya menghambat investasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, regulasi harus sederhana dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi kerja dan perubahan regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Semua proses perizinan dan kebijakan, terutama bagi pelaku usaha, harus dipermudah.
“Buang semua aturan yang menyulitkan. Kalau ada pelaksana yang menghambat, segera laporkan. Kita butuh kecepatan dalam melayani rakyat,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti persoalan impor ilegal dan praktik penyelundupan yang merugikan negara. Ia menegaskan agar institusi seperti Bea Cukai dibenahi dan tidak membuat prosedur yang memperlambat proses.
“Penyelundupan itu mengancam industri dan pekerjaan rakyat. Kita harus menghentikannya,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Prabowo meminta pejabat negara bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang dibuat. Ia tidak segan memberikan peringatan keras kepada yang terlibat dalam praktik merugikan rakyat.
“Saya sudah sering mengingatkan, jangan ambil bagian dari praktik yang menyengsarakan rakyat sendiri,” katanya.
Di sesi akhir, Presiden mengapresiasi masukan dari para ekonom dan pengusaha. Ia meminta laporan langsung dari lapangan jika ada kebijakan yang belum dijalankan dengan baik. *R101
