Jakarta (Lokapalanews.com) – Penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu kekhawatiran, mendorong anggota Komisi XI DPR RI untuk menyerukan tindakan responsif dan terukur dari seluruh pihak berwenang. Langkah ini dianggap krusial dalam memelihara stabilitas pasar modal dan menjaga kepercayaan para investor di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.
Legislator Thoriq Majiddanor menyoroti bahwa penurunan tajam IHSG mencerminkan tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung, diperparah oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, termasuk cadangan devisa dan rasio kecukupan modal perbankan, masih berada dalam kondisi yang solid.
Gejolak pasar saham yang terjadi pada perdagangan 8 April 2025, di mana IHSG merosot tajam hingga memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt), menjadi perhatian utama. Thoriq menilai bahwa situasi ini bukan hanya dipengaruhi oleh sentimen domestik, tetapi juga oleh kombinasi faktor eksternal yang signifikan.
Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh AS memberikan tekanan besar pada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih dianggap berada dalam batas yang aman.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk merespons situasi ini, termasuk melakukan diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat, menyesuaikan kebijakan ekspor minyak kelapa sawit (CPO), serta melakukan intervensi agresif oleh Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing.
Penurunan nilai IHSG berpotensi menggoyahkan keyakinan investor dan memicu terjadinya arus modal keluar. Namun, Thoriq meyakinkan bahwa secara fundamental, sistem keuangan Indonesia masih memiliki ketahanan yang kuat, tercermin dari tingginya cadangan devisa dan rasio kecukupan modal perbankan.
Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai level Rp16.850 per dolar AS juga menjadi perhatian serius. Thoriq menekankan perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk segera menstabilkan mata uang Garuda.
Komisi XI DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menghadapi gejolak pasar ini. Dukungan terhadap mekanisme trading halt otomatis dan relaksasi batasan auto-rejection juga disampaikan.
Selain itu, OJK didorong untuk memperluas program literasi keuangan dan memperkuat perlindungan bagi para investor. Langkah ini dianggap penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan peluang di pasar modal.
Penguatan komunikasi kebijakan kepada publik juga dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya kepanikan pasar yang berlebihan. Informasi yang jelas dan transparan dari pihak berwenang diharapkan dapat meredam sentimen negatif dan memulihkan kepercayaan investor, sehingga stabilitas pasar dapat terjaga. *R104
