Jakarta (Lokapalanews.com) – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan keprihatinannya atas tingginya ketergantungan industri pertahanan Indonesia pada pasokan bahan baku impor. Fokus utama kekhawatiran Rieke tertuju pada sektor metalurgi dan bahan baku utama untuk produksi amunisi, yang menurutnya sangat krusial bagi kedaulatan negara.
Dalam pertemuan dengan holding BUMN Industri Pertahanan di PT Pindad, Bandung, Rieke mengungkapkan fakta bahwa sekitar 70 persen bahan baku industri pertahanan, termasuk baja dan kuningan, masih didatangkan dari luar negeri.
Rieke menegaskan bahwa kondisi ketergantungan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, terutama mengingat potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Secara spesifik, Rieke menyoroti propelan, bahan baku inti amunisi, yang menurutnya sangat mungkin untuk diproduksi secara mandiri di dalam negeri.
Ia memberikan contoh nyata lonjakan harga propelan impor, yang secara signifikan meningkatkan biaya produksi amunisi nasional.
Politisi dari Fraksi PDIP ini mendesak pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya kemandirian bahan baku industri pertahanan.
Rieke menekankan pentingnya menjaga aset-aset strategis PT Pindad dan mendorong peninjauan langsung fasilitas riset dan produksi di Turen dan Subang.
Menurutnya, negara harus hadir secara aktif dalam mendanai riset dan pengembangan industri pertahanan, bukan hanya membebankannya kepada PT Pindad.
Rieke berargumen bahwa kemandirian dalam penyediaan bahan baku pertahanan adalah kepentingan nasional yang mendasar.
Ia mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat mencapai ketahanan nasional yang kuat jika kebutuhan amunisi saja masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, Rieke dengan tegas menyerukan langkah konkret untuk menghentikan impor dan memprioritaskan kemandirian bahan baku industri pertahanan demi kedaulatan bangsa. *R107
