Jakarta (Lokapalanews.com) – Gelombang penolakan terhadap potensi pendirian pangkalan militer Rusia di wilayah Indonesia kian menguat, dengan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, tampil sebagai salah satu suara lantang yang menentang keras gagasan tersebut.
Sorotan tajam TB Hasanuddin muncul menyusul laporan dari sejumlah media internasional yang mengabarkan adanya permintaan resmi dari Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia terkait pendirian fasilitas militer di Bumi Pertiwi.
Menurut legislator senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini, langkah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menganut azas bebas aktif, sebuah landasan kokoh bagi diplomasi Tanah Air di kancah internasional.
“Pendirian pangkalan militer asing di teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah pelanggaran konstitusi yang nyata dan sekaligus menabrak prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi kompas utama arah diplomasi Indonesia,” kata TB Hasanuddin dalam pernyataan resminya, dilansir Parlementaria, Selasa (15/4).
Informasi yang beredar di kalangan media internasional, termasuk publikasi dari media pertahanan Janes, menyebutkan bahwa Rusia secara spesifik meminta pemerintah Indonesia untuk menjadikan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Manuhua yang terletak di Biak, Papua, sebagai lokasi strategis bagi operasional pesawat-pesawat militernya.
Permintaan kontroversial ini diduga kuat merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia yang berlangsung pada Februari 2025. Agenda utama di balik permintaan ini adalah untuk menempatkan pesawat-pesawat tempur jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, sebuah pangkalan udara yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Isu sensitif ini bahkan turut menjadi perhatian dan pembahasan di media terkemuka Australia, The Sydney Morning Herald, yang semakin mengindikasikan betapa seriusnya implikasi dari potensi pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia.
Menyikapi perkembangan situasi yang cukup mengkhawatirkan ini, TB Hasanuddin secara tegas menyampaikan harapannya agar Pemerintah Indonesia tidak terperangkap dan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh pihak Rusia.
“Konstitusi negara kita dan berbagai regulasi perundang-undangan yang berlaku secara eksplisit melarang keberadaan pangkalan militer asing di wilayah NKRI. Hal ini bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan menyentuh esensi kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” katanya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menggarisbawahi bahwa esensi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah kemandirian dari pengaruh blok kekuatan manapun dan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, membuka pintu bagi kehadiran kekuatan militer asing justru akan mengkhianati semangat luhur tersebut.
“Pendirian pangkalan militer asing hanya akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran geopolitik yang kontraproduktif dengan upaya menciptakan perdamaian dunia. Di samping itu, kepentingan nasional kita jauh lebih utama dibandingkan terlibat dalam situasi yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik antar kekuatan-kekuatan besar di dunia,” katanya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga mengingatkan akan implikasi yang lebih luas, terutama terkait stabilitas kawasan Asia Tenggara. TB Hasanuddin menilai bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan di antara negara-negara anggota ASEAN dan berpotensi merusak tatanan stabilitas regional yang telah susah payah dibangun.
“Kita harus senantiasa berhati-hati dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Stabilitas kawasan jauh lebih berharga daripada mengakomodasi kepentingan sempit dari negara tertentu. ASEAN didirikan atas dasar semangat kerja sama yang erat dan saling percaya, bukan atas dasar persaingan kekuatan militer yang destruktif,” ungkapnya. *R104
