Jakarta (Lokapalanews.com) – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, memberikan sorotan tajam terhadap dinamika ekonomi global yang saat ini tengah bergulir. Ia menekankan urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk merancang setiap kebijakan ekonomi dengan perhitungan matang, sembari memprioritaskan kepentingan bangsa.
Kholid menyampaikan bahwa dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia, setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini krusial untuk memastikan fondasi ekonomi domestik tetap kokoh dan tidak tergerus oleh arus global.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PKS ini secara spesifik menyoroti kebijakan impor. Ia menegaskan bahwa implementasi regulasi impor harus dilakukan dengan sangat selektif. Tujuannya jelas, agar kebijakan tersebut tidak justru menjadi bumerang yang melemahkan daya saing industri di dalam negeri.
Menurut Kholid, tidak semua sektor ekonomi Tanah Air perlu dibuka lebar untuk keran impor. Pemerintah perlu cermat dalam menentukan sektor-sektor mana saja yang justru dapat memberikan dukungan dan stimulus terhadap kinerja ekspor nasional. “Jadi, impor diperbolehkan, namun harus dengan catatan bahwa impor tersebut berkontribusi pada penguatan industri ekspor kita,” tegasnya.
Selain isu impor, Kholid juga menyinggung mengenai pentingnya upaya sistematis dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ia berpandangan bahwa peningkatan pendapatan negara melalui pajak memiliki peran vital dalam menopang pembangunan yang lebih ekspansif di masa depan.
“Dengan tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks, kita memerlukan dukungan fiskal yang solid. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan perpajakan menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.
Pernyataan Kholid ini menggarisbawahi komitmennya dalam mendorong lahirnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap perubahan global, tetapi juga memiliki keberpihakan yang kuat terhadap penguatan ekonomi nasional serta kemandirian bangsa.
Dalam perkembangan terkait, Pemerintah Indonesia diketahui menawarkan langkah strategis untuk meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menurunkan tarif yang sebelumnya diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Komoditas yang ditawarkan untuk ditingkatkan impornya meliputi LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak, dengan harapan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa inisiatif peningkatan impor dari AS ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam neraca perdagangan kedua negara.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat mencapai sekitar 14,5 miliar dollar AS. Namun, menurut catatan pihak Amerika, angka surplus tersebut bahkan lebih tinggi dari perkiraan BPS.
Pemerintah AS mencatat surplus perdagangan Indonesia mencapai angka 18,5 miliar dollar AS. Akibatnya, produk-produk Indonesia yang diekspor ke Negeri Paman Sam dikenakan tarif sebesar 32 persen.
“Salah satu strategi kita untuk mencapai keseimbangan adalah dengan membeli LPG, minyak mentah, dan BBM dari Amerika. Nilai pembelian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keseimbangan neraca perdagangan kita,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa tawaran peningkatan kuota impor dari AS ini tidak akan serta merta menambah total kuota impor Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini lebih bersifat pengalihan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.
“Sebenarnya, sebagian impor kita selama ini berasal dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Nah, impor ini kita alihkan saja, kita pindahkan ke Amerika. Langkah ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga tidak akan menambah kuota impor kita secara keseluruhan,” tegasnya.
Namun, Bahlil menambahkan bahwa apabila upaya negosiasi terkait tarif dengan pihak Trump tidak membuahkan hasil, maka langkah peningkatan impor komoditas AS ini tidak akan dilanjutkan. *R101
