Jakarta (Lokapalanews.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, dengan tegas menyerukan kepada Israel untuk segera menghentikan agresi militer yang sedang berlangsung di Gaza. Desakan keras ini disampaikan Puan dalam forum internasional yang bertajuk “The Group of Parliaments in Support of Palestine” di Istanbul, Turki. Kehadiran Puan dalam forum tersebut menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Forum penting ini diresmikan oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, yang bertindak sebagai tuan rumah acara, Jumat (18/4). Pembukaan forum semakin istimewa dengan kehadiran Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang turut memberikan dukungan moral bagi perjuangan Palestina.
Selain Puan Maharani, forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting parlemen dari berbagai negara sahabat. Mereka antara lain adalah Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al-Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye).
Kehadiran para wakil ketua parlemen dari berbagai negara juga menambah bobot forum ini. Tampak hadir Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini semakin lengkap dengan partisipasi aktif dari Ketua Parlemen Palestina (Rawhi Fattouh) beserta perwakilan resmi dari pemerintah Palestina.
Setelah acara pembukaan yang khidmat, forum dilanjutkan dengan serangkaian sesi diskusi yang konstruktif. Pada sesi pertama, setiap pimpinan parlemen dari negara-negara yang hadir mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina.
Dalam sambutannya, Puan Maharani menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ketua Majelis Agung Nasional Turki atas undangan untuk menghadiri forum yang dianggapnya sangat relevan dan tepat waktu ini.
Melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Puan menyoroti kompleksitas krisis global yang sedang dihadapi dunia saat ini. Ia menyinggung bagaimana eskalasi sengketa perdagangan dan tarif antarnegara terjadi bersamaan dengan konflik bersenjata yang terus mencengkeram berbagai wilayah di dunia.
“Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, kita dihadapkan dengan perpecahan yang semakin meningkat. Di saat perdamaian lebih dibutuhkan dari sebelumnya, kita melihat meluasnya kekerasan di berbagai belahan dunia,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini dengan nada prihatin.
Untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kompleks ini, Puan menekankan pentingnya bagi negara-negara di dunia untuk mengedepankan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan setiap perselisihan internasional, termasuk isu Palestina yang telah berlangsung sangat lama.
“Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” tegas Puan dengan penuh harap.
Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan menegaskan bahwa parlemen di setiap negara memiliki peran krusial dan harus menjadi bagian aktif dari solusi. Menurutnya, parlemen di abad ke-21 harus memiliki visi ke depan, responsif terhadap isu-isu global, dan memiliki kapasitas untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dunia.
“Kita harus mengadvokasi kerja sama, mempromosikan dialog, dan menolak unilateralisme. Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan,” serunya dengan semangat.
Lebih lanjut, Puan menyoroti secara khusus bencana kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza. Ia menggambarkan kondisi di mana banyak anak-anak menderita kelaparan, rumah sakit hancur, dan banyak keluarga hidup tanpa akses terhadap kebutuhan dasar manusia.
“Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat,” ungkap Puan dengan nada keprihatinan yang mendalam.
Puan menegaskan kembali bahwa Indonesia memiliki posisi yang konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sikap ini sejalan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia bahwa segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan.
“Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno yang pernah berkata, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” papar cucu dari proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut.
Puan menilai bahwa anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak dapat berdiam diri melihat penderitaan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang anggota dewan tidak hanya terbatas pada konstituen yang mereka wakili, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
Puan juga menyampaikan penyesalannya atas kenyataan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati pada awal tahun 2025 belum dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh parlemen di dunia untuk bersama-sama menyuarakan tuntutan kolektif agar situasi di Gaza segera dipulihkan dan Israel menghentikan seluruh bentuk serangan.
“Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” tegas Puan sekali lagi.
“Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata,” imbuhnya dengan harapan agar seruan ini didengar dan diindahkan.
Puan juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat segera, aman, dan tanpa hambatan menjangkau seluruh rakyat Gaza yang membutuhkan.
“Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” tukas Puan dengan nada kecaman.
Puan mengajak seluruh anggota parlemen dari berbagai negara untuk berani secara tegas menyatakan bahwa tindakan menghalangi bantuan kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.
“Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ungkapnya dengan ajakan untuk bertindak nyata.
Lebih lanjut, Puan menyinggung adanya upaya pemindahan warga Gaza ke luar wilayah Palestina. Ia dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara di dunia harus menolak segala bentuk upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.
“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” sebut Puan dengan nada penolakan yang kuat.
“Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini.
Puan menegaskan bahwa proses rekonstruksi Gaza harus dipimpin oleh Palestina sendiri, berdasarkan kebutuhan dan prioritas rakyat Palestina. Ia menilai bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mendukung proses ini, bukan untuk mengendalikan atau mendikte jalannya.
“Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan dengan harapan adanya tindakan nyata dari PBB.
“Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini,” lanjutnya, menekankan pentingnya peran parlemen dalam mendorong tindakan nyata.
Kepada para pimpinan parlemen dari kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam kerangka solusi dua negara. Ia juga mengajak seluruh delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral mereka guna mendorong negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Palestina.
“Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan dengan keyakinan akan pentingnya pengakuan internasional.
Puan melanjutkan bahwa pengakuan terhadap Palestina juga akan mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa standar ganda dengan perlakuan yang lebih rendah terhadap Palestina tidak akan lagi ditoleransi.
“Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” urainya, menggambarkan keterkaitan isu Palestina dengan perdamaian global.
Sebagai sesama anggota parlemen, Puan mengingatkan bahwa dewan memiliki suara dan kekuatan yang signifikan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah di negara masing-masing serta membentuk opini publik global.
“Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” sebut Puan dengan ajakan yang tulus.
Sebelum forum “The Group of Parliaments in Support of Palestine” secara resmi dimulai, Puan bersama dengan para pimpinan parlemen lain yang hadir mendapatkan kehormatan untuk melakukan audiensi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Di sela-sela acara yang padat, Puan juga menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina, memperkuat tali persaudaraan dan dukungan.
Dalam forum penting ini, Puan didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI, yaitu Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Kehadiran para wakil rakyat ini semakin memperkuat representasi dan komitmen Indonesia dalam isu Palestina. *R104
