Jakarta (Lokapalanews.com) – Laporan mengejutkan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap sejumlah kejanggalan dan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan. Temuan ICW meliputi pengelolaan anggaran yang amburadul, indikasi penyelewengan dana, hingga kualitas layanan dan makanan yang jauh dari standar.
ICW menemukan bukti konkret dugaan kerugian negara akibat pengelolaan anggaran MBG yang tidak beres. Salah satu kasus mencuat di Jakarta Selatan, di mana mitra dapur program merugi hampir Rp 1 miliar lantaran belum menerima pembayaran yang dijanjikan.
Tak hanya itu, masalah serupa juga terjadi di Madura, dengan keluhan petugas dapur terkait beban kerja dan upah yang tidak sesuai. Dugaan praktik monopoli dalam pengadaan peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) semakin memperburuk citra program ini.
Sorotan tajam juga mengarah pada mekanisme penyaluran anggaran MBG yang dinilai menyalahi aturan. ICW menjelaskan bahwa anggaran yang seharusnya langsung diterima oleh penerima manfaat, justru disalurkan melalui pihak ketiga, membuka celah terjadinya praktik korupsi.
ICW mengingatkan risiko korupsi dalam skema penyaluran bantuan pemerintah, mencontohkan kasus korupsi bansos Covid-19. Mereka khawatir pola serupa akan terjadi dalam program MBG, dengan modus laporan fiktif dan manipulasi data.
Kualitas dan pemerataan layanan MBG juga menjadi temuan mengkhawatirkan. ICW menemukan adanya perbedaan signifikan dalam fasilitas alat makan antar sekolah, serta kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, bahkan dilaporkan tidak layak konsumsi.
Proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi bagian dari program ini juga tak luput dari kritik. ICW menyoroti ketidaktransparanan dalam seleksi, masalah pada platform pendaftaran, hingga keterlibatan militer yang dinilai tidak sesuai.
Sebelumnya, laporan dari media juga mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG, di mana perusahaan penyedia makanan diduga memiliki afiliasi dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi temuan-temuan tersebut, ICW mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas. Mereka menyerukan agar program MBG segera dihentikan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.
ICW menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program MBG. Evaluasi ini diharapkan dapat mengungkap akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran negara menjadi kunci utama untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi.
Masyarakat kini menanti respons cepat dan konkret dari Presiden Prabowo terkait temuan serius yang diungkap oleh ICW ini. Nasib program MBG dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dipertaruhkan.
Penghentian sementara program MBG dinilai sebagai langkah yang paling mendesak untuk melindungi uang negara dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. *R104
