Ormas Nakal Rugikan Industri dan UMKM

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty.

Jakarta (Lokapalanews.com) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti maraknya aksi organisasi masyarakat (ormas) yang justru meresahkan dunia usaha. Ia menilai, sebagian ormas telah menyimpang dari peran sosialnya dan berubah menjadi aktor yang mengganggu stabilitas industri.

Evita mengungkapkan, praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum ormas terhadap pelaku usaha termasuk UMKM, semakin meluas. Menurutnya, hal ini menambah beban pelaku industri karena harus mengeluarkan “biaya tak resmi” yang sebenarnya adalah bentuk pemerasan.

“Ini membuat iklim usaha tidak sehat. Investor bisa mundur, dan pelaku industri merasa tidak aman menjalankan usahanya,” ujar Evita, Rabu (23/4).

Berdasarkan laporan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, aksi intimidasi ormas seperti perjanjian proyek, hingga pemaksaan keterlibatan dalam proyek swasta, telah menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha.

Lebih parah lagi, tekanan tersebut menyebabkan sejumlah investasi tidak masuk atau bahkan hengkang dari kawasan industri. Hal ini tentu menjadi pukulan serius bagi perekonomian nasional, khususnya sektor riil.

Evita juga menyoroti kasus premanisme oleh anggota ormas yang membakar mobil aparat di Jawa Barat. Insiden itu terjadi saat polisi hendak menangkap pimpinan ormas yang terlibat kasus pidana. “Ini tindakan brutal. Negara tidak boleh kalah oleh ormas yang bertindak semaunya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Evita juga menyoroti praktik penarikan kendaraan secara ilegal oleh oknum ormas yang menyamar sebagai debt collector. Aksi ini kerap disertai intimidasi dan kekerasan, yang membuat masyarakat resah dan merasa tak aman.

“Banyak masyarakat yang takut melapor karena pelaku sering mengancam. Pemerintah harus hadir melindungi warganya,” ujarnya.

Evita mendesak aparat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban terhadap ormas-ormas yang menyimpang dari aturan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi-aksi yang merugikan kepentingan publik.

“Ormas punya fungsi sosial. Tapi kalau sudah menyimpang dan meresahkan, harus ditindak tegas,” kata Evita.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas industri adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Jika dunia usaha tidak terlindungi, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

Penegakan hukum yang konsisten dan kehadiran negara secara tegas dinilai menjadi kunci untuk meredam aksi-aksi pembohong dari ormas dan menjaga iklim usaha yang sehat. *R101

Lokapalanews.com hadir sebagai salah satu media daring terpercaya di Indonesia dengan informasi tajam, terpercaya, mencerahkan!