Jakarta (Lokapalanews.com) – Distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk kembali disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Badan Legislasi (Baleg), Edison Sitorus, menilai subsidi belum tepat sasaran akibat lemahnya sistem distribusi dan basis data yang digunakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, PT PLN, dan Perum Bulog di Parlemen, Senayan, Kamis (24/4). Rapat ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Edison mengkritisi metode pendistribusian subsidi BBM oleh Pertamina yang menggunakan pelat nomor kendaraan sebagai acuan. Menurutnya, pendekatan ini kerap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Beberapa kendaraan dengan pelataran tertentu ditolak SPBU karena dianggap membawa material alam. Padahal, masyarakatnya butuh dan berhak atas subsidi,” kata Edison.
Ia juga mengungkap praktik masyarakat yang datang ke SPBU dalam kondisi tangki kosong untuk bisa mendapatkan subsidi BBM, yang dinilainya sebagai bentuk dukungan sistem.
“Kalau tangkinya kosong, bisa isi subsidi. Ini celah yang dimanfaatkan, tapi justru menunjukkan kelemahan sistem,” ujarnya.
Politisi Fraksi PAN ini menambahkan, pelat nomor kendaraan kerap dimanipulasi untuk mendapatkan akses subsidi BBM. Hal ini bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hukum jika dibiarkan berlanjut.
“Subsidi harusnya untuk masyarakat yang rendah. Tapi kadang malah dipakai industri yang jelas bukan prioritas,” katanya.
Edison mendesak pemerintah dan Pertamina agar segera meluncurkan skema distribusi subsidi agar lebih akurat, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat.
Tak hanya BBM, ia juga menyoroti distribusi pupuk bersubsidi yang masih bermasalah. Menurutnya, penetapan kuota tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Di Banten kuotanya 40 ton per bulan. Tapi petani di lapangan tetap kesulitan cari pupuk. Ini bukti datanya bermasalah,” katanya.
Edison menyaring sumber data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan kuota pupuk. Ia menilai, ketidaksesuaian data menyebabkan kebijakan tidak efektif.
“Kalau datanya tidak jelas, bagaimana mungkin kebijakan bisa tepat sasaran? Ini yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Ia berharap penyusunan kebijakan ke depan, termasuk dalam RUU Statistik, harus berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, subsidi akan terus disalahgunakan. *R101
