Jakarta (Lokapalanews.com) – Sulitnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan UMKM mendapat sorotan tajam Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas. Dalam rapat kerja bersama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bertu menilai hambatan itu efektivitas produktivitas pertanian nasional.
Bertu menegaskan, kemudahan akses KUR dapat mendorong optimalisasi lahan pertanian di seluruh Indonesia. Kalau KUR bisa diakses dengan mudah, tidak akan ada lagi tanah yang terbengkalai, ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).
Ia mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya di Sumatera Selatan II. Banyak petani plasma sawit terpaksa mengajukan kredit berbunga tinggi karena sulit mengakses KUR yang seharusnya lebih terjangkau.
Politisi Fraksi PKB ini menyebut regulasi dan prosedur KUR saat ini terlalu kaku. Akibatnya, masyarakat lebih banyak terjebak dalam pembiayaan komersial dengan bunga yang terbatas.
Bertu juga menyoroti ketatnya sistem verifikasi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang menghambat akses KUR. Dari 60 calon penerima KUR yang ia temui, hanya enam yang lolos verifikasi.
“Sebanyak 54 orang gagal. Kebanyakan hanya karena masalah kecil di leasing motor atau pinjaman fintech Rp 1 juta – Rp 2 juta. Tapi kolektibilitasnya tetap jelek,” ungkapnya.
Ia menyoroti, meski utang kecil itu sudah dilunasi, pemulihan skor kredit di SLIK tetap membutuhkan waktu dua tahun. Hal ini dinilai tidak adil bagi debitur kecil.
Sebagai solusinya, Bertu mengusulkan perubahan aturan pemulihan skor kredit di SLIK. “Kalau utangnya di bawah Rp10 juta dan dilunasi, seharusnya skor langsung baik, jangan nunggu dua tahun,” tegasnya.
Menurutnya, perubahan ini bisa mendorong masyarakat lebih rajin membayar utang kecil. Akses ke pembiayaan produktif pun bisa lebih cepat dibuka.
Ia menyebutkan, prosedur yang terlalu berat justru membuat masyarakat putus asa. “Kalau sudah tahu tetap susah, orang jadi malas bayar, akhirnya kredit macet makin banyak,” kata Bertu.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan akses kredit, terutama bagi sektor produktif seperti pertanian dan UMKM.
Komisi XI DPR RI mendorong OJK untuk segera menyokong usulan ini demi mempercepat pemulihan ekonomi rakyat kecil. *R104
