Jakarta (Lokapalanews.com) – Dalam sebuah langkah strategis untuk memberantas kejahatan lintas batas yang semakin meresahkan, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) mengambil inisiatif penting dengan melakukan kunjungan resmi ke Markas Polis Kontinjen Sabah, Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Kota Kinabalu pada Senin, 28 April 2025, menandai babak baru dalam kerja sama keamanan antara dua negara serumpun.
Kunjungan delegasi Polda Kaltara, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, disambut hangat oleh Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Bin Dikun di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Sabah. Suasana pertemuan yang penuh keakraban namun sarat akan urgensi ini mencerminkan tekad bulat kedua pihak dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional.
Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mendalam mengenai upaya bersama untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang selama ini memanfaatkan celah di wilayah perbatasan. Penyelundupan narkoba, perdagangan orang yang keji, dan peredaran barang-barang terlarang lainnya menjadi agenda prioritas yang membutuhkan tindakan terkoordinasi dan efektif.
Irjen Pol Hary Sudwijanto dalam pernyataannya menegaskan bahwa keamanan di wilayah perbatasan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. “Pengamanan perbatasan hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat dan saling percaya antara aparat penegak hukum Indonesia dan Malaysia,” katanya, menekankan pentingnya kolaborasi yang solid.
Lebih lanjut, Kapolda Kaltara menyampaikan bahwa komitmen dan koordinasi menjadi kunci bagi pemberantasan sindikat kejahatan lintas negara secara menyeluruh. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tanpa adanya kesepahaman dan tindakan bersama yang terstruktur, upaya pemberantasan kejahatan lintas batas akan sulit mencapai hasil yang optimal.
Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada Juni 2025. Tujuan dari pertemuan mendatang ini adalah untuk menyelaraskan Standard Operating Procedure (SOP) dalam penanganan kejahatan lintas batas di titik-titik rawan yang telah teridentifikasi, mulai dari wilayah Sebatik yang strategis hingga Long Pasia yang terpencil.
Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat akan keseriusan dan komitmen yang mendalam dari kedua institusi kepolisian dalam memperkuat keamanan di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi perhatian bersama. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi para pelaku kejahatan lintas negara.
Datuk Jauteh Bin Dikun menyambut baik inisiatif kolaborasi ini dan menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama yang lebih intensif akan mampu memutus mata rantai jaringan kejahatan lintas negara secara efektif. Ia optimis bahwa peningkatan koordinasi yang terstruktur akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi aktivitas ilegal di wilayah Sabah-Kalimantan Utara, yang selama ini dikenal sebagai jalur yang rentan terhadap penyelundupan dan aktivitas kriminal lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua petinggi kepolisian juga membahas potensi pembentukan tim gabungan patroli perbatasan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah perbatasan dan merespons potensi ancaman secara lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, penguatan sistem pertukaran data intelijen secara real-time juga menjadi fokus pembahasan, mengingat informasi yang akurat dan tepat waktu sangat krusial dalam mengungkap dan mencegah kejahatan lintas negara.
Polda Kalimantan Utara menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang erat dan berkelanjutan dengan aparat kepolisian Malaysia. Langkah ini dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara.
Inisiatif strategis ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di tingkat regional untuk memahami secara komprehensif ruang gerak sindikat kejahatan lintas negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional kedua negara dari ancaman kejahatan transnasional. *R103
