Jakarta (Lokapalanews.com) – Polri menunjukkan keseriusannya memberantas premanisme dengan menuntaskan 3.326 kasus dalam operasi kepolisian serentak yang digelar sejak 1 Mei 2025. Langkah ini bertujuan menjamin keamanan dan iklim investasi nasional.
Operasi kewilayahan ini merupakan implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang menginstruksikan seluruh Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum dengan dukungan intelijen, pre-emtif, dan preventif.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. “Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” tegas Irjen Sandi.
Penindakan difokuskan pada berbagai tindak pidana seperti pemerasan, pungli, pengancaman, pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga penculikan.
Irjen Sandi menambahkan bahwa premanisme dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi. Polri berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis tetap kondusif.
Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, termasuk penangkapan sembilan preman di kawasan industri Subang, 85 preman di Tangerang, 146 orang di Banten, pemanggilan Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP, dan penangkapan 10 orang membawa sajam serta senjata api di Jakarta Selatan.
Untuk mendukung operasi ini, Polri melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap ormas terlibat pidana, menggelar razia pungli dan premanisme, mengecek legalitas ormas, berkoordinasi dengan ahli dan stakeholder, serta memberikan rekomendasi pembekuan izin ormas terbukti melanggar hukum.
Polri juga bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lain untuk memastikan keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas keamanan berkelanjutan di seluruh Indonesia. *R103
