Jakarta – Kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump di Amerika Serikat kian memanas, memicu demonstrasi besar dan penangkapan dua Warga Negara Indonesia (WNI) di Los Angeles. Menanggapi situasi genting ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus demi perlindungan maksimal bagi WNI di Negeri Paman Sam.
Mardani Ali Sera menyoroti penolakan keras terhadap kebijakan Trump yang berujung kerusuhan dan ketegangan sosial. Dengan setidaknya 21 kebijakan yang bertujuan membersihkan AS dari migran ilegal, termasuk penangkapan di tempat umum dan penghapusan kewarganegaraan otomatis, situasi di sana memprihatinkan. “Kita mesti hadir, menjaga dan mendukung diaspora para WNI kita,” tegas Mardani, Jumat (13/6).
Ironisnya, dua WNI yang ditahan tidak terlibat demonstrasi. Keduanya sedang dalam proses pengajuan green card, sebuah fakta yang menimbulkan tanda tanya besar karena otoritas AS biasanya tidak menahan individu yang dalam proses alih status. Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyebut salah satu WNI memiliki catatan kriminal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles menyatakan kasusnya masih belum jelas.
Mardani meminta pemerintah mendata status WNI, baik legal maupun ilegal, serta memberikan pendampingan hukum berkelanjutan melalui Kementerian Luar Negeri. Ia juga menyarankan dibentuknya Satgas khusus yang melibatkan pengacara handal dan kerja sama dengan komunitas lokal di AS untuk mengawal permasalahan hukum yang timbul akibat kebijakan Trump yang kontroversial.
Secara politik, Indonesia menghadapi dilema: menjaga hubungan strategis dengan AS sambil menjunjung tinggi prinsip HAM dan perlindungan WNI. Mardani melihat situasi ini sebagai momen refleksi untuk memperkuat diplomasi publik. “Ketika negara besar seperti AS mulai mengabaikan prinsip-prinsip ini, Indonesia punya ruang untuk memainkan peran moral sebagai penyeimbang,” jelasnya, sembari mengusulkan pembangunan koalisi internasional dengan negara-negara di Global South atau negara Muslim.
Krisis sosial-politik di AS juga berpotensi menciptakan ketidakpastian global, menekan Dolar AS, dan meningkatkan volatilitas pasar. Oleh karena itu, Mardani menekankan pentingnya Indonesia mengelola komunikasi ekonomi secara strategis dan memperkuat kerja sama regional sebagai langkah mitigasi. “Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah diaspora yang besar tidak boleh menjadi penonton pasif,” tutup Mardani, menyerukan keberanian moral dan ketegasan politik Indonesia di kancah global. *R103
