Jakarta (Lokapalanews.com) – Kabar baik datang dari lembaga keuangan Indonesia. Posisi utang luar negeri (ULN) Republik Indonesia menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan pada bulan Februari 2025.
Berdasarkan data teranyar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), tercatat bahwa ULN Indonesia berada di angka 427,2 miliar dolar AS. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya, Januari 2025, yang mencapai 427,9 miliar dolar AS.
Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, namun juga mengindikasikan adanya perlambatan dalam laju pertumbuhan ULN secara tahunan. Pada Februari 2025, pertumbuhan tahunan ULN tercatat sebesar 4,7% (year-on-year/yoy), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2025 yang mencapai 5,3% (yoy).
Analis ekonomi mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tren penurunan ini. Salah satunya adalah melambatnya ekspansi ULN dari sektor publik. Selain itu, sektor swasta juga tercatat mengalami kontraksi dalam hal penambahan utang luar negeri.
Lebih lanjut, dinamika nilai tukar mata uang global turut memainkan peran. Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah, secara tidak langsung mempengaruhi valuasi posisi ULN Indonesia dalam denominasi dolar AS.
Melihat lebih dekat pada ULN pemerintah, tren penurunan juga terlihat. Per Februari 2025, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada Januari 2025 yang sebesar 204,8 miliar dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah tercatat sebesar 5,1% (yoy), lebih rendah dari angka pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 5,3% (yoy). Penurunan ini diyakini sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian investasi nonresiden dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke berbagai instrumen investasi lainnya di tengah kondisi pasar global yang dinamis.
Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjaga kredibilitas dalam pembayaran utang, baik pokok maupun bunga. Selain itu, pengelolaan ULN akan terus dilakukan secara pruden dan efisien guna mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pemanfaatannya, ULN pemerintah diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Sektor-sektor tersebut meliputi jasa kesehatan dan sosial (22,6%), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (17,8%), jasa pendidikan (16,6%), konstruksi (12,1%), transportasi dan pergudangan (8,7%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (8,2%).
Mayoritas ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,9% dari total utang. Struktur ini mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang terencana dan terkendali, sehingga meminimalisir risiko fluktuasi jangka pendek.
Di sisi lain, sektor swasta masih menunjukkan tren kontraksi dalam hal ULN. Meskipun total ULN swasta relatif stabil di kisaran 194,8 miliar dolar AS, namun secara tahunan terjadi penyusutan sebesar 1,6% (yoy). Angka ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,3% (yoy).
Kontraksi ULN swasta ini terutama disebabkan oleh penurunan pada dua sektor utama, yaitu lembaga keuangan yang mengalami penurunan sebesar 2,2% (yoy), dan perusahaan non-keuangan yang mencatatkan penurunan sebesar 1,5% (yoy). Hal ini mengindikasikan adanya upaya pengurangan eksposur utang di kalangan korporasi.
ULN swasta didominasi oleh empat sektor utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan energi, serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi keempat sektor ini mencapai sekitar 79,6% dari total ULN swasta.
Sebagian besar ULN swasta juga berjangka panjang, dengan proporsi mencapai 76,5%. Struktur ini memberikan stabilitas terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
Secara umum, struktur ULN Indonesia dinilai masih dalam kondisi yang sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2% pada Februari 2025, dari sebelumnya 30,3% pada Januari 2025.
Dominasi ULN berjangka panjang yang mencapai 84,7% dari total utang semakin memperkuat indikasi pengelolaan utang yang prudent dan strategis.
Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap ULN. Tujuannya adalah untuk memastikan agar ULN tetap terkendali dan memberikan dampak positif yang optimal bagi pembangunan nasional.
Optimalisasi peran ULN terus diupayakan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program-program strategis lainnya, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan memitigasi potensi risiko ekonomi yang mungkin timbul. *R104
