Jakarta (Lokapalanews.com) – Penggabungan antara XL Axiata dan Smartfren resmi mendapat lampu hijau dari pemerintah Indonesia. Keputusan ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers, Kamis (17/4).
Entitas hasil merger tersebut akan diberi nama PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk . Pemerintah berharap kehadiran perusahaan baru ini dapat mempercepat pemerataan layanan digital di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya, Meutya menegaskan bahwa merger ini bukan hanya soal bisnis. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat dan target konkret yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Beberapa target utama antara lain peningkatan kecepatan internet hingga 16% pada tahun 2029 dan pembangunan 8.000 BTS baru, terutama di wilayah yang masih belum terjangkau layanan optimal.
Tak hanya itu, perusahaan juga diminta untuk memperluas akses digital di 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan.
Meutya menekankan bahwa merger ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Peningkatan jangkauan harus diiringi peningkatan kualitas dan harga yang bersaing,” katanya.
Selama masa transisi, pemerintah juga mewajibkan perusahaan menjaga stabilitas layanan agar tidak merugikan pelanggan.
Salah satu perhatian utama masyarakat adalah soal nasib tenaga kerja. Menjawab kekhawatiran ini, Meutya memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ia menegaskan seluruh hak karyawan harus dilindungi dan jika ada penyesuaian, wajib dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.
Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat melalui laporan rutin, audit independen, dan inspeksi lapangan untuk memastikan semua komitmen terpenuhi.
Jika perusahaan melanggar, sanksi administratif hingga penalti siap diterapkan.
Penggabungan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat industri telekomunikasi nasional dan mendukung transformasi digital yang merata.
“Transformasi digital harus inklusif, tidak hanya dirasakan kota besar tapi juga hingga pelosok negeri,” ujar Meutya.
Dengan persetujuan ini, pemerintah berharap akses digital yang cepat dan terjangkau dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. *R101
