Jakarta (Lokapalanews.com) – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti persoalan pagar laut di perairan Tangerang yang hingga kini belum tuntas dibongkar. Ia menilai masalah ini tidak hanya merugikan nelayan, namun juga merugikan tata ruang laut.
Menurut Daniel, informasi dari nelayan menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut belum dilakukan sepenuhnya. Hal ini membuat akses nelayan terganggu dan menurunkan hasil tangkapan mereka.
Padahal, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama sejumlah anggota dewan lainnya sudah meninjau langsung proses pembongkaran pagar laut sejak akhir Januari lalu.
Daniel pun mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya di Tangerang, tapi juga di wilayah Bekasi yang terdampak.
“Kalau dibiarkan, Komisi IV DPR RI akan menggunakan hak pengawasan penuh. Kita tak boleh tinggal diam saat rakyat pesisir dikorbankan,” tegas Daniel, Jumat (18/4).
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan tata kelola wilayah pesisir dan laut. Menurutnya, izin pemanfaatan ruang laut harus dilakukan secara terbuka dan adil, dengan mengutamakan nelayan lokal.
“Laut bukan ruang bisnis swasta. Itu warisan bangsa yang harus dijaga. Kalau nelayan kehilangan akses, ketahanan pangan kita ikut terganggu,” ujarnya.
Selain mengganggu kehidupan nelayan, Daniel menyebutkan adanya indikasi korupsi dalam kasus ini. Ia mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan tersebut.
Untuk diketahui, hari ini Jaksa Penuntut Umum kembali mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut kepada penyidik Bareskrim Polri. Alasannya, belum lengkapnya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam berkas tersebut.
Ini merupakan kedua kalinya kejaksaan mengembalikan berkas tersebut. Padahal, jaksa telah memberikan sejumlah petunjuk yang menunjukkan indikasi suap, pemalsuan dokumen, dan memahami otoritas.
Daniel pun memahami mengapa kasus ini seolah-olah jalan di tempat. Ia berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak mengabaikan kepentingan rakyat kecil.
“Sudah jelas indikasi korupsinya, tapi kenapa masih mandek? Ini soal perut masyarakat. Jangan sampai hukum kalah oleh kepentingan,” katanya.
Daniel menegaskan, DPR RI akan terus mengawali kasus ini agar tidak tenggelam begitu saja. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi agar keadilan bisa ditegakkan.
Menurutnya, penyelesaian kasus pagar laut bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keberpihakan negara terhadap rakyat pesisir. *R101
