Jakarta (Lokapalanews.com) – Di tengah pusaran tantangan global yang kian mengencang akibat dinamika kebijakan perdagangan, Bank Indonesia (BI) lantang menyuarakan urgensi penguatan peran organisasi internasional. Penegasan krusial ini bergema dalam serangkaian agenda Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang berlangsung pada 22 hingga 26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo, bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bahu-membahu memimpin delegasi Indonesia dalam forum bergengsi tersebut.
Dalam forum internasional tersebut, dengan mandat mewakili suara negara-negara di kawasan, Gubernur BI dengan artikulatif menyampaikan tiga poin esensial dalam merespons gejolak global yang ada. Pertama, BI menekankan imperatif peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas mengadvokasi pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka dan berorientasi pada pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai representasi kolektif dari 191 negara anggota, IMF memegang peran strategis dalam menyampaikan posisi yang kuat, khususnya dalam menghadapi tantangan bersama yang berpotensi mengancam stabilitas makroekonomi dan fondasi sistem keuangan global.
Kedua, selaras dengan aspirasi yang telah disuarakan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan komitmen teguh ASEAN terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan yang jelas. Dalam konteks ini, BI menyambut baik arahan konstruktif dari IMF dalam mendorong perdagangan intraregional yang lebih intensif, diversifikasi pasar ekspor yang lebih luas, integrasi pasar modal yang lebih dalam, serta implementasi reformasi struktural yang bertujuan untuk memperkuat permintaan domestik.
Ketiga, BI memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif IMF dalam meningkatkan efektivitas surveilans yang didasarkan pada kerangka kebijakan terintegrasi atau Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mengedepankan pertimbangan terhadap kondisi spesifik yang berlaku di masing-masing negara anggota. BI berbagi pengalaman berharga Indonesia dalam mengimplementasikan IPF atau bauran kebijakan yang terbukti efektif dalam mendorong stabilitas ekonomi, meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan, serta memberikan perlindungan terhadap guncangan kebijakan global yang tidak terduga dan semakin meningkat intensitasnya.
Lebih lanjut, BI juga menantikan langkah-langkah konkret dari IMF dalam memperkokoh jaring pengaman keuangan global, termasuk melalui penguatan kolaborasi yang lebih erat dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga yang berbasis pada kontribusi kuota anggotanya.
Menyikapi dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, dalam pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 mencapai kesepakatan untuk terus mempererat kerja sama dan meningkatkan koordinasi dalam mengatasi berbagai tantangan global yang muncul. Dalam diskusi yang konstruktif, negara-negara G20 membahas berbagai isu krusial, termasuk dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian global serta respons kebijakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko, upaya memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan meningkatkan keberlanjutan tingkat utang negara-negara berkembang, serta langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas di negara-negara berkembang, dengan fokus khusus pada kawasan Afrika.
Selain itu, dalam pertemuan dengan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang memuat langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam menghadapi ketidakpastian yang ada, IMF merekomendasikan tiga pilar kebijakan utama yang perlu diimplementasikan oleh negara-negara anggota.
Pertama, IMF menekankan pentingnya menyelesaikan ketegangan perdagangan global secepat mungkin melalui dialog dan kesepakatan yang konstruktif antar negara-negara utama, mengurangi hambatan perdagangan yang tidak perlu, serta menciptakan sistem perdagangan internasional yang stabil, adil, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh negara.
Kedua, IMF merekomendasikan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan kondisi fiskal dan moneter yang pruden, termasuk meningkatkan efisiensi belanja negara, memastikan independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter, dan memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan untuk mencegah risiko sistemik.
Ketiga, IMF mendorong implementasi reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai hasil konkret dari rangkaian pertemuan IMF, diterbitkan IMFC Chair’s Statement yang merangkum pokok-pokok hasil diskusi, termasuk analisis mengenai kondisi perkembangan ekonomi global terkini, rekomendasi respons kebijakan yang diperlukan, serta berbagai perkembangan isu-isu terkini yang menjadi fokus perhatian IMF. *R104
