Jakarta (Lokapalanews.com) – Aksi terorisme masih menjadi ancaman semua negara di dunia dan potensinya masih sangat tinggi, termasuk di Indonesia, walaupun tidak terdapat aksi terorisme di Tanah Air sepanjang 2023.
“Terorisme masih menjadi ancaman semua negara di dunia. aktivitas teror yang menempatkan kemanusiaan pada titik terendah menjadi musuh bersama peradaban. tak terhitung aksi di luar nalar kemanusiaan yang terjadi, dan karenanya ia dikategorikan sebagai extraordinary crime. Namun, potensi terorisme masih sangat tinggi, tak terkecuali di Indonesia,” tutur Rycko, dilansir InfoPublik.id.
Menurut Kepala BNPT, jaringan terorisme global, khususnya ISIS dan Al-Qaeda beserta afiliasinya, masih terus menebar ancaman secara global.
Ancaman tersebut mulai dari bom bunuh diri, serangan teroris individu atau lonewolf di berbagai penjuru dunia, penembakan, pembakaran, dan penculikan.
“Meski upaya global bersama berhasil mengurangi kekuatannya, namun kelompok teror masih eksis. rekrutmen, fund raising, dan propaganda di internet kelompok teror terus berkembang,” ungkapnya.
Rycko mengatakan, salah satu upaya dan rekomendasi global yang cukup signifikan dalam memerangi aksi teror adalah penutupan camp Al Hol dan Al Roj di Suriah yang diduduki otoritas Kurdi.
Hal ini disebabkan karena kondisi camp yang semakin memburuk, tidak sehat, serta berpotensi terjadinya eksploitasi anak-anak dan perempuan untuk dijadikan martir oleh ISIS.
“PBB kemudian mendesak semua negara untuk melakukan repatriasi kepada warga negara yang terasosiasi dengan foreign terorist fighter (FTF) di dalam camp,” imbuh dia.
Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi FTF, pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 90 Tahun 2023 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh kepala BNPT untuk melakukan repatriasi, utamanya perempuan dan anak-anak.
Namun, lanjut Rycko, di dalam negeri, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) terus melakukan rekruitmen, kajian, dan pelatihan untuk penguatan organisasi, yang diduga melalui kegiatan yang memanfaatkan kampus dan kepemudaan dengan mengatasnamakan agama.
“Sedangkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dinilai sudah tidak memiliki struktur aktif sehingga muncul kelompok kecil simpatisan pro-ISIS yang bergerak di daerah-daerah dan aktif di ruang siber melalui media sosial (medsos),” kata Kepala BNPT.
Dia juga menyoroti perkembangan situasi di Gaza, Palestina, yang berpotensi disalahgunakan untuk penggalangan dana, unjuk rasa sentimen anti-israel, dan rekrutmen untuk berangkat jihad ke sana.
Namun pemerintah Republik Indonesia telah tegas menetapkan posisinya bersama rakyat untuk mendukung Palestina, yang ditunjukkan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Badan Zakat Nasional (Baznas).
Dalam forum internasional, Pemerintah RI juga tegas meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan kekerasan di Gaza, mendorong gencatan senjata, dan membuka akses bantuan kemanusiaan. “Ketegasan pemerintah RI inilah yang menurunkan tension gejolak di Indonesia,” katanya. *
