Jakarta (Lokapalanews.com) – Teknologi yang dimiliki Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 dipastikan bisa menjawab tantangan menghadirkan akses internet cepat untuk layanan publik, khususnya di daerah tak terjangkau sinyal (blank spot) wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta bisa berintegrasi dengan program internet serat optik sebelumnya, yakni Palapa Ring.
“Ada daerah yang masih blank spot, jadi tantangan bagaimana cara mengintegrasikan dengan Palapa Ring yang sudah ada. Teknologi satelit ini jaringan telekomuniaksi pilihan terakhir. Kenapa pakai satelit, karena tidak mungkin dengan teknologi teresterial fiber optik atau microwave,” ujar Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo (BAKTI Kominfo), Danny Januar Ismawan, dalam keterangannya dari Orlando, Florida, Amerika Serikat, pada Sabtu (17/6).
Danny mengatakan, BAKTI Kominfo berupaya mendukung proses layanan publik kepada masyarakat Melalui Satria-1.
Untuk itu BAKTI Kominfo memilih teknologi satelit canggih untuk Satria-1 guna menghadirkan akses internet cepat di kawasan 3T yang tidak terjangkau sinyal internet atau jaringan selular.
Pemanfaatan teknologi satelit itu juga diharapkan bisa melengkapi jaringan kabel serat optik Palapa Ring untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital.
“Teknologi satelit yang paling memungkinkan sebagai pendukung backbone Palapa Ring. Banyak negara memanfaatkan satelit dan Indonesia bisa memanfaatkan dalam jangka panjang apalagi jika ada demand atau kebutuhan di masyarakat,” jelasnya, dilansir dari InfoPublik.
Danny juga menyatakan, hingga akhir 2023, Satria-1 akan melayani 20 sampai 30 ribu titik layanan publik di wilayah 3T.
“Setelah Satria-1 mencapai orbit dan uji coba, kapasitas awal 10 gigabyte per second (gbps), yang tersedia akan digunakan untuk melayani titik layanan publik. Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam tiga tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 gbps,” tutur Direktur Danny.
Dia juga memastikan pemerintah akan terus memantau dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat wilayah 3T akan layanan internet cepat.
Hal itu memunculkan kemungkinan pemerintah mengalokasikan pengadaan akses internet satelit yang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dalam Indonesia Broadband Plan, dulu kebutuhannya mimial 1Mbps per titik, namun dalam perjalanan waktu ada evaluasi kebutuhan optimal dan minimal bisa mencapai 4Mbps. Karena itu, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi publik dan harapan masyarakat akan akses internet,” pungkas Danny. *
