Jakarta (Lokapalanews.com) – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.
“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata Menkop UKM Teten Masduki dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (7/11).
Hadir dalam Rakornas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan 2.179 utusan dari kementerian, badan, lembaga, serta pemprov, pemkot/pemkab seluruh Indonesia.
Menteri Teten mengatakan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun, sebuah angka yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, telah realisasi Pengdaaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.
“Ini angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua,” katanya. *
Jadi Katalis Pembangunan, Belanja Barang dan Jasa Pemerintah ke UMKM
