Denpasar (Lokapalanews.com) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menggelar Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) Tahun 2024. Munas yang berlangsung secara daring dibuka oleh Plt. Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, Selasa (26/3).
Munas Perempuan berlangsung secara daring tanggal 26-27 Maret 2024, diikuti peserta dari seluruh daerah di Indonesia. Di Kota Denpasar, puluhan peserta dari organisasi perempuan, kelompok disabilitas, dan komunitas perempuan mengikuti munas secara hybrid dari Aula Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar.
Menurut Ketua LSM Bali Sruti, Dr. Ni Luh Riniti Rahayu, dalam Munas Perempuan kali ini yang merupakan munas ke-2, Kota Denpasar mengajukan sejumah isu atau persoalan. Adapun persoalan tersebut di antaranya masalah kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap anak.
Hal ini merupakan hasil Musda Perempuan Kota Denpasar yang telah dilaksanakan tanggal 15 Maret lalu. Bali Sruti berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) UNR ikut terlibat dari awal musda tersebut untuk menghasilkan usulan-usulan untuk diajukan ke pusat.
Usulan-usulan itu nanti akan diajukan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI sebagai pertimbangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kemarin ada tujuh isu yang kita pilih dari Kota Denpasar. Sekarang dari seluruh daerah di Indonesia dikompilasi, kemudian dimunaskan hari ini secara online. Dan nanti hasilnya akan diserahkan secara offline oleh Menteri PPPA kepada Bappenas,” ujar Riniti Rahayu.
Munas Perempuan secara luring akan digelar pada tanggal 20 April 2024 di Puspem Badung. Acara itu akan diikuti sekitar seribu peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, organisasi disabilitas, maupun komunitas-komunitas perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dekan Fishum UNR, Dr. Drs. Wayan Astawa, S.H., M.AP, mengatakan, Fishum UNR bersyukur selalu dilibatkan oleh Bali Sruti dalam upaya mengatasi permasalahan perempuan di Bali. Pihaknya siap membantu dan terlibat mulai dari pengkajian permasalahan hingga terjun langsung ke desa-desa.
“Kami tidak mau perguruan tinggi dikatakan sebagai menara gading. Kami ingin mengubah mindset masyarakat, bahwa perguruan tinggi bukan hanya gudang iku saja, tetapi aksinya juga ada. Seperti keterlibatan kami dalam Munas Perempuan ini,” tegas Wayan Astawa.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, saat membuka Munas Perempuan 2024, di Jakarta, mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya konkret pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Ia mengatakan, setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong upaya-upaya kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *
