Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri dan pejabat pemerintah untuk memperbaiki komunikasi ke publik adalah langkah yang sangat tepat dan relevan. Selama ini, buruknya komunikasi publik dari pejabat negara sering kali menjadi sumber kegaduhan di masyarakat, baik karena pernyataan yang tidak sinkron, tidak sensitif, atau bahkan menimbulkan polemik yang tidak perlu.
Indonesia memiliki banyak contoh bagaimana komunikasi yang kurang baik dari pejabat dapat berujung pada ketidakstabilan opini publik. Misalnya, dalam kasus penanganan pandemi Covid-19, terdapat banyak pernyataan yang saling bertentangan antara menteri satu dengan yang lain, sehingga masyarakat bingung mengenai kebijakan yang harus diikuti. Begitu juga dengan berbagai kebijakan ekonomi yang diumumkan tanpa sosialisasi yang jelas, sering kali memicu kepanikan atau penolakan dari masyarakat.
Buruknya komunikasi ini tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam era digital seperti sekarang, di mana informasi menyebar dengan cepat, kesalahan komunikasi sekecil apa pun bisa langsung menjadi kontroversi nasional. Hal ini semakin diperburuk dengan maraknya misinformasi dan hoaks yang memperkeruh suasana.
Guna mengatasi persoalan ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan koordinasi yang lebih baik. Melalui komunikasi yang baik, setiap kebijakan yang diumumkan ke publik harus melewati koordinasi yang matang antara kementerian dan lembaga terkait agar tidak ada kontradiksi dalam pernyataan pejabat negara. Di samping itu, para pejabat, baik menteri, wakil menteri, maupun juru bicara pemerintah, perlu diberikan pelatihan komunikasi publik agar bisa menyampaikan kebijakan secara efektif dan tidak menimbulkan polemik.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diumumkan telah dikemas dengan narasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan media sosial dan konferensi pers secara rutin juga dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik. Kementerian atau lembaga sebaiknya memiliki juru bicara resmi yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kebijakan, sehingga tidak ada banyak suara yang berbeda-beda dalam satu isu.
Komunikasi publik yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan. Jika komunikasi yang buruk terus berlanjut, pemerintah akan selalu berhadapan dengan polemik yang tidak perlu, yang justru menghambat efektivitas kerja pemerintahan. Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo untuk menekankan perbaikan komunikasi publik harus segera ditindaklanjuti dengan strategi konkret agar pemerintahan berjalan lebih stabil dan kondusif. *
