Jakarta (Lokapalanews.com) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan lebih ringkas dan profesional. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/3), yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat manajemen BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar. “Arahan Bapak Presiden adalah membuat jumlah komisaris lebih ramping dan diisi oleh profesional,” ujarnya.
Airlangga menambahkan bahwa struktur baru tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank, dengan tetap mempertahankan unsur kementerian teknis terkait. Misalnya, di BRI akan tetap ada perwakilan dari kementerian yang membidangi UMKM.
Selain reformasi komisaris BUMN, rapat tersebut juga membahas kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, ekonomi Indonesia tetap stabil. “Secara fundamental, ekonomi kita kuat. Ekspor bagus, cadangan devisa solid, dan neraca perdagangan positif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dinilai membantu memperkuat ketahanan nilai tukar. “Dengan adanya DHE, kita tidak akan mudah tertekan ke depan,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme BUMN perbankan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. *R106
