Jakarta (Lokapalanews.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah Indonesia mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menjalankan fungsi dasarnya dalam menyehatkan perdagangan internasional. Hal ini menyikapi kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang mengenakan tarif 32 persen terhadap ekspor Indonesia.
Menurut Said, pemerintah harus proaktif di forum WTO agar perdagangan global lebih adil dan tidak hanya menguntungkan negara adidaya. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip nondiskriminasi dan keadilan ekonomi global.
“Kita tidak ingin kesejahteraan global dikorbankan hanya demi kepentingan negara kuat seperti Amerika Serikat,” ujar Said dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Jumat (4/4).
Said menilai kebijakan AS tersebut bisa memicu ketegangan dagang global seperti era Mckinley. Terlebih lagi, negara-negara besar lain seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah memberikan respons serupa terhadap kebijakan proteksionis AS.
Ia juga menyoroti kondisi domestik Indonesia yang sedang menghadapi penurunan daya beli dan volatilitas pasar saham serta keuangan. Langkah mitigasi pun diperlukan agar perekonomian tidak semakin tertekan.
Pemerintah diminta menjaga kelangsungan ekspor dengan membuka pasar alternatif dan memastikan produk Indonesia tetap kompetitif. Hal ini dianggap penting untuk menjaga surplus neraca perdagangan nasional.
Selain itu, Said menekankan pentingnya kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri, serta memperkuat strategi hedging dan perluasan kerja sama bilateral swap mata uang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Terakhir, ia mendorong perbaikan infrastruktur dan regulasi pasar keuangan agar lebih inklusif dan menarik bagi investor asing. “Pemerintah juga harus membangun komunikasi publik yang kredibel dan komunikatif,” katanya. *R101
