Jakarta (Lokapalanews.com) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mengecam keras aksi brutal junta militer Myanmar yang terus menyerang organisasi sipil setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang negara tersebut.
Irine mendesak junta militer untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan, khususnya di tengah kondisi rakyat yang sedang berjuang untuk pulih dari bencana. Ia menilai tindakan tersebut menghambat bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan korban.
“DPR RI mengundang parlemen negara-negara ASEAN yang hadir dalam forum parlemen dunia untuk bersama-sama mengajukan penyelesaian darurat terkait krisis kemanusiaan di Myanmar,” ujar Irine dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat grup geopolitik ASEAN+3, menjelang Sidang Umum ke-150 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Tashkent, Uzbekistan, Sabtu (5/4). Delegasi DPR RI bersama parlemen Thailand, Laos, Filipina, dan Malaysia menginisiasi usulan penyelesaian darurat.
Irine menyampaikan agar parlemen ASEAN dan IPU lebih aktif menyuarakan kepedulian terhadap situasi Myanmar. Menurutnya, solidaritas parlemen dunia sangat penting dalam menekan junta militer dan mempercepat penanganan krisis.
Selain Irine, hadir pula Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo (Fraksi Demokrat), serta anggota utusan lainnya seperti Diah Pikatan (Fraksi PDI-P), Fathi (Fraksi Demokrat), dan Andi Muawiyah Ramli (Fraksi PKB).
Sidang IPU ke-150 menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk memperkuat diplomasi dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian serta perlindungan hak asasi manusia di kawasan. *R101
