Jakarta (Lokapalanews.com) – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, pentingnya ekosistem teknologi dalam menghadapi transformasi digital nasional. Menurutnya, penerapan teknologi canggih saja tidak cukup tanpa dukungan sistem yang solid dan terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4). BBPPT merupakan fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi yang telah diresmikan sejak tahun 2023.
Laboratorium modern BBPPT kini menjadi pusat pengujian teknologi seperti jaringan 5G dan Internet of Things (IoT). Namun, Sukamta menegaskan bahwa keberadaan fasilitas ini harus direncanakan dengan perencanaan jangka panjang yang matang.
“Indonesia memerlukan peta jalan nasional yang terstruktur dari hulu ke hilir – mulai dari pengujian, pengembangan industri lokal, hingga aspek keamanan digital,” ujar politisi Fraksi PKS itu,dilansir Parlementaria.
Ia menyebutkan, jika ekosistem tidak dibangun mulai sekarang, Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumen bagi teknologi asing, bukan pelaku utama dalam industri digital global.
Sukamta juga menyoroti pentingnya penguatan industri perangkat digital dalam negeri. Ia mendorong kerja sama lintas kementerian seperti Kominfo, Kemenperin, dan BSSN untuk mempercepat kemandirian teknologi nasional.
“Jika kita terus bergantung pada impor teknologi, maka kita akan kesulitan menjaga keamanan digital,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur dan regulasi, isu sumber daya manusia juga mendapat perhatian khusus dari Sukamta. Ia menilai Indonesia memiliki banyak talenta muda berbakat yang masih belum bisa diberdayakan secara maksimal.
“Kita punya banyak lulusan IT dan anak-anak SMK dengan kemampuan mumpuni. Tapi sering kali mereka tidak diberikan ruang untuk berkembang,” tambahnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah lebih memberi kesempatan kepada talenta lokal daripada membuka peluang bagi tenaga kerja asing di sektor teknologi.
Selain itu, Sukamta juga mengomentari kebijakan terbaru terkait transisi dari SIM fisik ke eSIM yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan keamanan data digital masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar penerapan eSIM dilakukan secara bertahap, mengingat belum semua perangkat masyarakat mendukung teknologi tersebut.
“Baru sekitar 41 persen ponsel yang kompatibel dengan eSIM. Kalau langsung dipaksakan, bisa menimbulkan keresahan masyarakat karena harus membeli perangkat baru,” jelasnya.
Bagi Sukamta, transformasi digital harus dibarengi dengan tata kelola teknologi yang inklusif, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Digitalisasi bukan hanya soal internet cepat, tapi juga tentang siapa yang mengendalikan teknologi. Kita harus memastikan sistem digital kita aman dan dikuasai oleh anak bangsa,” tutupnya. *R104
