Denpasar (Lokapalanews.com) – Suasana pasca-Pemilu 14 Februari 2024 yang cukup menghangat di lapangan, membuat Anggota Komisi III DPR RI yang juga Anggota MPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., mengingatkan konstituennya maupun masyarakat pada umumnya, agar tetap taat konstitusi, dalam menyikapi hasil pemilu.
Sudirta yang sampai saat ini diperkirakan bisa lolos lagi ke Senayan dari partai banteng ini menegaskan, bahwa dinamika di lapangan memang cukup hangat, namun ia mengajak semua komponen masyarakat tetap pada 4 konsensus dasar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sudirta menegaskan hal itu saat menyampaikan paparan kepada sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Bali, dalam sosialisasi 4 Pillar Kebangsaan di Denpasar, Selasa (5/3. Selain pada kesempatan sosialisasi 4 pilar itu, Sudirta dan sejumlah relawan yang membantu sosialisasi nilai-nilai 4 konsensus kebangsaan itu, sejak sebelum pemilihan 14 Februari 2024, juga selalu menekankan pentingnya taat konstitusi, melakukan semua proses dalam kontestasi kepemiluan untuk Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil.
“Saya bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Bali, sangat penting menyampaikan ajakan untuk taat konstititusi ini, sebagai bagian nyata dari pengamalan 4 konsensus dasar kebangsaan Republik Indonesia, guna menjaga negara dan bangsa Indonesia ini demi keberlangsungan kehidupan yang rukun, damai, sentosa, serta dalam kompetisi yang sehat,’’ ujar Wayan Sudirta.
Sesekali nilai 4 konsensus kebangsaan itu ia sampaikan saat bertemu masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Gianyar, ketika turun didampingi Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta.
Konsensus kebangsaan dan Pemilu luber dan jurdil ini, kata Putu Wirata Dwikora, salah seorang Relawan Wayan Sudirta yang selama masa pra-pileg 14 Februari 2024 turun di wilayah Kabupaten Gianyar bersama Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta.
Putu Wirata menyatakan, jangan sampai luber dan jurdil hanya menjadi jargon belaka. Walaupun pelaksanaan lapangan tidak bisa sempurna, katanya, setidaknya nilai pelaksanaannya tidak kurang dari angka 7,5 dari angka tertinggi 10, dalam hal pelaksanaannya di Bali. *
