Dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (2/4), Mentan memaparkan tiga masalah utama yang telah diidentifikasi serta langkah-langkah cepat yang telah dilakukan.
Masalah pertama yang dihadapi adalah penurunan kuota pupuk dari 9,5 menjadi 4,5 juta ton, yang diikuti dengan penghapusan komposisi pupuk lain seperti ZA dan TSP. Namun, Mentan mengungkapkan keberhasilan dalam mengembalikan alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton, yang telah didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Terkait kebijakan pengambilan pupuk dengan kartu tani yang mengakibatkan kendala bagi petani, Mentan menyatakan bahwa regulasi telah disederhanakan sehingga petani kini dapat mengambil pupuk hanya dengan KTP, mempercepat produksi pertanian.
Selain itu, masalah ketiga yang disoroti adalah penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang sudah berumur tua. Meskipun demikian, upaya mekanisasi telah terbukti mampu menurunkan biaya hingga 60 persen. Mentan juga menyoroti cuaca buruk yang panjang, seperti el nino, yang berdampak pada kerusakan tanaman.
Mentan menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat, seperti pompanisasi untuk sawah kering, untuk mengatasi masalah tersebut. Dia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan isu yang tidak boleh dipolitisasi karena menyangkut kehidupan bangsa.
Mentan berharap dukungan dari Komite II DPD RI dalam upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dukungan tersebut dianggap penting mengingat peran DPD dalam berkomunikasi dengan para petani.
“Dukungan DPD sangat vital bagi upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Saya berharap Komite II DPD RI dapat mendukung langkah-langkah ini untuk keberlangsungan pertanian Indonesia,” ujarnya dengan penuh harapan. *
