SITUASI di Myanmar kini makin memprihatinkan dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer terhadap warga sipil. Ironisnya, tindakan represif ini tetap berlangsung meskipun negara tersebut baru saja mengalami gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 Skala Richter yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kerusakan besar. Serangan militer yang terus berlanjut ini menunjukkan ketidakpedulian junta terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
Junta militer Myanmar terus melakukan serangan udara terhadap warga sipil, bahkan setelah bencana alam besar terjadi. Aksi ini tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Reaksi komunitas internasional terhadap krisis ini masih belum cukup kuat untuk menghentikan kekerasan tersebut. Selain itu, ASEAN dan PBB sebagai organisasi yang berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, masih menghadapi tantangan dalam menekan junta Myanmar.
Guna mengatasi situasi ini, beberapa langkah mendesak perlu diambil seperti tekanan diplomatik, di mana ASEAN, PBB, dan negara-negara besar harus meningkatkan tekanan diplomatik agar junta Myanmar menghentikan aksi brutal terhadap warga sipil dan penerapan sanksi ekonomi yang lebih ketat terhadap junta dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan rezim militer agar menghentikan serangannya. Masyarakat internasional juga harus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan aman kepada korban gempa dan konflik. BKSAP DPR RI perlu terus mengangkat isu ini di berbagai forum internasional agar komunitas global tidak mengabaikan tragedi yang terjadi.
Krisis di Myanmar merupakan tantangan besar bagi komunitas internasional dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Desakan BKSAP DPR RI kepada junta Myanmar merupakan langkah penting yang harus mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Jika dunia tetap diam, maka penderitaan rakyat Myanmar akan terus berlanjut. Oleh karena itu, tindakan nyata harus segera dilakukan untuk menghentikan kekerasan dan memastikan keselamatan warga sipil di Myanmar. *
