Pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam rapat kerja bersama Menteri Ekonomi Kreatif menyoroti permasalahan mendasar yang menghambat investasi di sektor ekonomi kreatif Indonesia. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kepastian hukum dan keamanan bagi investor.
Kasus batalnya investasi TikTok di Indonesia menjadi alarm bagi pemerintah bahwa sekadar menawarkan potensi ekonomi kreatif tidak cukup. Tanpa jaminan stabilitas, investor akan memilih negara lain yang lebih siap dalam memberikan perlindungan terhadap modal dan bisnis mereka.
Pemerintah selama ini lebih banyak berfokus pada pengembangan talenta kreatif dan insentif ekonomi, namun aspek keamanan bisnis masih sering diabaikan. Premanisme, gangguan dari kelompok tertentu, serta kurangnya kepastian hukum bagi penyelenggaraan event kreatif menjadi ancaman serius. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya investor asing, tetapi juga pelaku usaha lokal akan semakin sulit berkembang.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah. Pertama, memperkuat regulasi terkait keamanan investasi di sektor ekonomi kreatif, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku industri. Kedua, membangun sinergi antara aparat keamanan dan pelaku industri kreatif untuk memastikan bahwa ancaman seperti premanisme dapat ditangani dengan cepat dan tegas. Ketiga, melakukan reformasi kebijakan yang lebih konkret dan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan benar-benar mampu menjawab kekhawatiran investor.
Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dan memiliki potensi besar bagi Indonesia. Namun, tanpa ekosistem yang kondusif dan perlindungan hukum yang jelas, potensi ini hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata. Pemerintah harus segera bertindak agar sektor ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi daya tarik utama bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. *
