Jakarta (Lokapalanews.com) –Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras aksi junta militer Myanmar yang tetap melakukan serangan udara terhadap warga sipil meskipun negara itu baru saja diguncang gempa dahsyat berkekuatan 7,7 Skala Richter. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa tindakan kekerasan ini harus segera dihentikan.
“Kami mendesak junta Myanmar untuk menghentikan segala bentuk serangan terhadap warga sipil, apalagi di saat mereka tengah berjuang bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan,” ujar Irine dalam keterangan tertulis, dilansir Parlementaria, Minggu (30/3).
Gempa bermagnitudo 7,7 tersebut terjadi di kedalaman 10 km dekat Mandalay, Myanmar, dan mengakibatkan lebih dari 1.600 orang tewas serta 3.400 lainnya mengalami luka-luka. Guncangan gempa bahkan terasa hingga Bangkok, Thailand, merusak bangunan dan menyebabkan korban jiwa.
Ironisnya, hanya tiga jam setelah bencana terjadi, junta militer tetap melanjutkan serangan udara yang menewaskan tujuh warga. Sebelumnya, mereka juga melakukan serangan ke Desa Letpanhla, Mandalay, yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai puluhan lainnya.
Irine menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh diam terhadap tragedi ini. “Kami menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas global untuk mengambil tindakan nyata guna menekan junta Myanmar agar menghentikan aksi brutal terhadap rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, Myanmar tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk akibat kombinasi antara bencana alam dan kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tekanan internasional sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan rakyat sipil.
BKSAP DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan isu kemanusiaan ini di berbagai forum internasional, termasuk ASEAN dan PBB, guna memastikan Myanmar segera mengakhiri aksi represifnya terhadap warga sipil. *R101
