Jakarta – Di tengah turbulensi ekonomi global yang dipicu ketidakpastian geopolitik dan perlambatan perdagangan, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif. Sejumlah kebijakan strategis disiapkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Optimisme pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun 2025 tetap tinggi. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan berbagai langkah strategis menjadi landasan keyakinan tersebut.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan jangka pendek dan menengah. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam jangka pendek, fokus kebijakan meliputi penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Stimulus konsumsi juga diberikan melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik.
Pemerintah juga berupaya mempercepat realisasi belanja negara sebagai motor penggerak fiskal. Kemudahan berusaha ditingkatkan melalui deregulasi perizinan dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
Sektor produktif tak luput dari perhatian. Pemerintah terus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih ambisius dan mengimplementasikan Kredit Investasi Padat Karya untuk sektor-sektor strategis. Pembiayaan untuk koperasi dan UMKM juga difasilitasi untuk meningkatkan daya saing.
Akses pasar ekspor diperluas melalui percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan internasional dan penetrasi pasar non-tradisional, termasuk kerja sama dengan negara-negara BRICS. Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor bagi UMKM berpotensi ekspor juga digencarkan.
Kebijakan deregulasi menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Satuan Tugas Deregulasi segera dibentuk untuk mengatasi masalah perizinan ekspor-impor yang menghambat pengusaha. Paket kebijakan deregulasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri.
Dalam jangka menengah, pemerintah fokus pada percepatan hilirisasi dan industrialisasi, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi dan ekonomi hijau. Pengembangan industri pengolahan mineral, penguatan rantai nilai komoditas strategis, dan pembangunan kawasan industri terintegrasi menjadi agenda utama.
Pengembangan infrastruktur digital merata, peningkatan kapasitas start-up teknologi, dan akselerasi digitalisasi UMKM serta sektor publik juga menjadi prioritas. Di sektor energi, pembangunan energi terbarukan dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik terus didorong.
“Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5% membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” pungkas Haryo. Namun, dengan kombinasi kebijakan yang adaptif dan strategis, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi akan semakin kuat. *R105
